Penabanten.com Serang — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa keberhasilan proses reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) tidak dapat dibebankan semata kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Upaya tersebut menuntut sinergi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).
Gubernur menjelaskan bahwa reintegrasi bukan sekadar proses memulangkan warga binaan ke tengah masyarakat, melainkan memastikan mereka mendapat ruang untuk memperbaiki diri, mandiri secara ekonomi, dan kembali berkontribusi positif. Ia juga menyoroti strategisnya peran Bapas seiring berlakunya KUHP Nasional per 2 Januari 2026 yang memuat pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pengawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Banten melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp6,15 miliar kepada 2.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang 2025 hingga 2026. Apabila reintegrasi berjalan baik, hal ini diyakini mampu menekan angka residivisme dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di tengah pertumbuhan ekonomi Banten yang mencapai 5,72 persen pada triwulan III 2026.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten, Lili, menyambut baik kolaborasi ini. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) multisektor yang melibatkan Polda Banten, BBPVP Serang, BAZNAS Banten, serta DP3AKB Kota Serang. (Redaksi)
