SERANG — Gubernur Banten Andra Soni mendorong percepatan penanganan aduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa (barjas) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Ia menegaskan bahwa pengadaan barjas bukan sekadar urusan administrasi dan penyerapan anggaran, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan uang rakyat memberikan manfaat nyata.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur saat membuka Diskusi Replikasi Terarah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Aduan Pengadaan Barjas Pemerintah di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).
“Saya ingin menegaskan bahwa aduan masyarakat bukan ancaman atau gangguan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Aduan adalah sumber informasi, bentuk partisipasi publik, sekaligus instrumen peringatan dini,” ujar Gubernur Andra Soni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur mengingatkan jajarannya untuk tidak menunggu masalah membesar menjadi temuan pemeriksaan atau persoalan hukum. Penanganan aduan harus dilakukan secara objektif berdasarkan informasi dan bukti. Langkah ini sejalan dengan visi “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan lima arahan strategis, mulai dari memperkuat mekanisme penanganan aduan secara cepat, menjadikan Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan preventif, hingga melindungi kerahasiaan identitas pelapor. Gubernur juga mengapresiasi kolaborasi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) serta LKPP untuk memperkuat sistem pengaduan yang transparan dan akuntabel.
Koordinator ICW, Almas Sjafrina, menyambut baik keterbukaan Pemprov Banten dalam mereplikasi penyusunan SOP pengaduan publik yang sukses diterapkan di berbagai daerah guna memastikan sektor pengadaan berjalan bersih dan akuntabel. (Redaksi)
