Penabanten.com Jakarta— Sebanyak 120 anggota DPR RI yang berasal dari seluruh delapan fraksi secara resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Usulan tersebut diterima langsung oleh pimpinan DPR dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat penyerahan usulan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. “Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” ungkap Saan Mustopa. Jumlah tersebut telah melampaui syarat minimal 25 anggota DPR agar usulan HMP dapat diproses lebih lanjut.
Berikut rincian 120 anggota pengusul dari 8 fraksi:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PKS: 28 orang
NasDem: 19 orang
PKB: 18 orang
Demokrat: 18 orang
PDIP: 14 orang
Golkar: 11 orang
Gerindra: 11 orang
PAN: 1 orang
Pengusul menggunakan hak konstitusional berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 UU MD3, yang mana HMP ini dapat bermuara pada pemakzulan atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Perwakilan pengusul menyebut langkah ini dilatarbelakangi dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai legitimasi posisi Wakil Presiden.
Pimpinan DPR menegaskan bahwa penerimaan dokumen ini bukanlah keputusan pemakzulan. Tahap selanjutnya, usulan tersebut akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna terdekat. Untuk dapat dilanjutkan, HMP harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR, sebelum nantinya melibatkan Mahkamah Konstitusi dan mekanisme di MPR.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memberikan keterangan resmi terkait usulan HMP tersebut. (Redaksi)
