Penabanten.com, Pandeglang – Pemerintah sedang serius dalam menanggulangi ancaman pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, Pemerintah juga memangkas sejumlah anggaran untuk bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19.
Pada Kamis, 08 Juli 2020 Desa Sirnagalih melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kantor Desa Sirnagalih, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun saat awak media hendak menanyakan tentang pembagian BLT Dana Desa tersebut, pihak Desa justru seolah menutupi Keterbukaan informasi publik.
Saat awak media menanyakan kepala desa kepada salah satu kaur desa sirnagalih, ia mengatakan bahwa kepala desa sedang tidak ada di kantor desa sirnagalih.
“Bapak Kepala Desanya lagi keluar pak, survey tanah, gak tau pulangnya kapan.” Ucap Kaur Desa Sirnagalih.
Awak media juga sempat bertanya kepada satu orang lainnya yang diduga Kepala Desa Sirnagalih, ia mengatakan bahwa dirinya bukan Kepala Desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bukan pak, saya tidak tahu.” Ucapnya sambil memasukan Kartu Identitas kedalam saku baju.
Setelah awak media bertanya kepada salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya, ia mengatakan bahwa yang ditemui awak media itu adalah Kepala Desa Sirnagalih Bapak Tb Arya Maduraja.
“Yang ngobrol sama bapak tadi itu pak arya, Kepala Desa Sirnagalih.” Ungkap warga.
Padahal, Keterbukaan Informasi Publik sendiri telah di atur dalam Undang-Undang No 14 tahun 2008 yang mana setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik.
Kepala Desa Sirnagalih Bapak Tb Arya Maduraja dan aparatur desa lainnya diduga sepakat bekerja sama untuk membohongi dan mengelabui awak media.
Sekjen LSM GMBI Wilter Banten Herman Arab angkat bicara. saat ditemui di kantornya ia menyesalkan sikap Kepala Desa Sirnagalih yang menutupi identitasnya kepada awak media selaku Social Control.
“Sikap tersebut tidak dibenarkan, harusnya seorang kepala desa bisa bersinergi dengan pihak media, LSM, ataupun Organisasi Masyarakat (Ormas), Bukan malah menghindar seolah alergi, Kepala Desa selaku pemangku kebijakan Desa harusnya bisa lebih terbuka dan bersahabat” Ujar Herman Arab.
Lanjut Herman Arab juga menjelaskan tentang pentingnya peran Social Control dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Di era sekarang ini, peran Soocial Control sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.” Jelasnya.
“Harapan saya ke depannya, pejabat publik harus lebih bersinergi dengan pihak media, LSM, ataupun Ormas. Kita harus punya tujuan yang sama yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.” Pungkasnya. (Asep Kelonx/ateng)
