Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

- Penulis

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.com, Jakarta – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah perlu mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Berdasarkan Pasal 59 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ada satu tahapan penting yang harus dilalui, yakni pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.

“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT, Asnaedi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (18/11/2026).

Menurut Dirjen PHPT, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Misalnya, sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen tersebut masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.

Selain pernyataan di bawah sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga didahului pengumuman yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan. Sesuai ketentuan, keberatan dapat disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Keberatan yang dinilai beralasan, dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti.

Dirjen PHPT menegaskan bahwa hilangnya dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak atas tanah. Penerbitan sertipikat pengganti pada dasarnya dimaksudkan untuk menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah, dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta hak dan kepentingan pihak lain.

Selain karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila sertipikat yang dimiliki mengalami kerusakan, seperti akibat rayap, kebakaran, atau banjir. Penerbitannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.

Sementara bagi pemegang Sertipikat Elektronik, saat salinan cetak hilang, data sertipikat masih tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai dengan ketentuan layanan Sertipikat Elektronik.

Kepada para pemilik yang sertipikatnya hilang atau rusak, Dirjen PHPT mengimbau agar segera mengurus sertipikat pengganti ke Kantah. “Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya Asnaedi. (MW/RS)

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

Berita Terakait

Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Anggaran, Kantah Kota Serang dan KPPN Serang Gelar Monev CGA Triwulan IV
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantah Kota Serang Serahkan Sertipikat PTSL Tahun 2026 bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Walantaka
Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla
Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

Berita Terakait

Rabu, 18 November 2026 - 20:35 WIB

Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

Rabu, 18 November 2026 - 16:42 WIB

Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Anggaran, Kantah Kota Serang dan KPPN Serang Gelar Monev CGA Triwulan IV

Selasa, 17 November 2026 - 11:41 WIB

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 11:32 WIB

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Senin, 16 November 2026 - 12:20 WIB

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Sabtu, 14 November 2026 - 11:57 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Jumat, 13 November 2026 - 17:23 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantah Kota Serang Serahkan Sertipikat PTSL Tahun 2026 bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Walantaka

Rabu, 11 November 2026 - 17:32 WIB

Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

Berita Terabru