Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

- Penulis

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.com, Jakarta – Risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan harus dicegah dengan pengawasan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang kuat. Untuk mengantisipasinya, Inspektorat Jenderal ATR/BPN menanamkan pendekatan pengawasan yang lebih proaktif guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026), di Jakarta.

Bagi Wahyu Widada, pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan adalah bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, fungsi pengawasan diharapkan dapat membantu setiap unit kerja di ATR/BPN mengantisipasi persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.

Selain penguatan fungsi pengawasan, Irjen ATR/BPN mengajak seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN yang hadir dalam Rakor, untuk menjaga integritas saat menjalankan tugas. “Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dan didukung integritas seluruh jajaran, Wahyu Widada berharap Kementerian ATR/BPN mampu membangun sistem kerja yang semakin akuntabel dan profesional. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan.

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada kepada jajaran Kementerian ATR/BPN. (GE/CK/JR)

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

Berita Terakait

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantah Kota Serang Serahkan Sertipikat PTSL Tahun 2026 bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Walantaka
Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla
Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif
Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan
Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik
Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan
Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

Berita Terakait

Senin, 16 November 2026 - 12:20 WIB

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Sabtu, 14 November 2026 - 11:57 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Jumat, 13 November 2026 - 17:23 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantah Kota Serang Serahkan Sertipikat PTSL Tahun 2026 bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Walantaka

Rabu, 11 November 2026 - 17:32 WIB

Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

Selasa, 10 November 2026 - 20:40 WIB

Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

Senin, 9 November 2026 - 19:13 WIB

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 9 November 2026 - 08:25 WIB

Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

Senin, 9 November 2026 - 08:20 WIB

Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Berita Terabru