Penabanten.com, jakarta — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan kembali komitmennya dalam menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, tertib, dan bebas praktik percaloan melalui pengetatan penggunaan tiket online via Ferizy, Ini merupakan langkah krusial untuk memastikan setiap perjalanan tercatat dengan benar dan melindungi hak-hak pengguna jasa.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menjelaskan bahwa sistem digital Ferizy yang telah diimplementasikan sejak 2020 dirancang untuk memberikan transparansi, kemudahan akses, serta integrasi data antara pengguna jasa dan operator. “Setiap transaksi yang tercatat dan terverifikasi di Ferizy tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga secara aktif melindungi pengguna jasa dari risiko transaksi ilegal dan praktik percaloan,” terang Heru.
Pentingnya sistem tiket online Ferizy semakin mengemuka pascainsiden tragis tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, milik operator swasta, di Selat Bali pada 2 Juli 2025. Musibah ini menewaskan 18 orang dan menyebabkan 17 lainnya hilang dari total 65 penumpang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Manifest adalah dokumen hukum yang menjadi dasar perlindungan dan klaim asuransi dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, seluruh data penumpang harus diisi dengan benar dan sesuai identitas asli. Penumpang yang membeli tiket dari calo atau menggunakan data fiktif berisiko besar tidak tercatat dalam manifest, sehingga kehilangan hak atas asuransi,” Heru menegaskan.
Perlu digarisbawahi bahwa Ferizy hanya mencatat data yang diinput oleh pengguna jasa. Tanggung jawab akhir atas keakuratan data penumpang dan kendaraan tetap berada pada operator kapal dan penumpang bersangkutan.
Peningkatan Pengawasan dan Sinergi Lintas Sektoral
Dalam rapat evaluasi dan kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pelabuhan Ketapang, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Perhubungan Laut, Capt.
Hendri Ginting, menekankan perlunya peningkatan pengawasan kelayakan kapal dan inspeksi lapangan rutin, tidak hanya mengandalkan pemeriksaan administratif tahunan.
Senada, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, menyatakan bahwa tragedi KMP Pratama Jaya adalah peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. “Ini bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan cerminan kegagalan sistemik. Ke depan, keselamatan warga negara harus menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakan transportasi nasional,” ujarnya.
Komisi V juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dan peningkatan kualitas layanan pelabuhan. Mereka mengapresiasi kesiapan ASDP dalam mendukung operasi SAR dan keterbukaan dalam proses evaluasi, namun tetap menuntut konsistensi dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan dan peningkatan infrastruktur di terminal.
ASDP menyambut baik masukan konstruktif dari Komisi V DPR RI dan regulator. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, mulai dari digitalisasi sistem tiket, validasi manifes, penataan area pelabuhan, hingga edukasi kepada pengguna jasa mengenai pentingnya membeli tiket resmi dan mencantumkan identitas yang sah.
Selain itu, ASDP juga memperkuat kolaborasi dengan aparat kepolisian, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KSOP), dan otoritas pelabuhan dalam memperketat pengawasan praktik percaloan. Langkah ini krusial untuk menjaga ketertiban di pelabuhan dan memastikan semua pengguna jasa dilayani secara adil dan profesional.
Sebagai platform resmi penjualan tiket ferry, Ferizy bertugas menghubungkan penumpang dengan operator kapal. Namun, data yang masuk ke dalam sistem berasal dari input langsung penumpang.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari pembelian tiket dari pihak tidak resmi, karena selain ilegal, juga berpotensi menyebabkan data mereka tidak tercatat dalam manifest dan berujung pada hilangnya hak asuransi bila terjadi kecelakaan.
ASDP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat edukasi publik tentang pentingnya tiket resmi dan data akurat dalam perjalanan ferry. Keselamatan penumpang hanya dapat diwujudkan melalui sistem yang tertib, transparan, dan didukung oleh kesadaran kolektif semua pihak.
