Penabanten.com Jakarta — Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh, Dirjen PSKP mengusulkan tiga langkah strategis: menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan digitalisasi, serta memperkuat sinergi lintas instansi antara Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Berdasarkan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, Satgas Anti-Mafia Tanah sepanjang tahun 2026 telah berhasil menyelesaikan 100 dari 120 target operasi (TO), dengan menetapkan 151 tersangka serta menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi dengan nilai kerugian mencapai Rp5,77 triliun. Rakor yang berlangsung dua hari ini turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang serta Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Rudi Alfonso. (Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
