Penabanten.com, Kabupaten Serang— Keberadaan bangunan industri di kawasan yang diduga merupakan bekas Situ Ranca Gede, Kabupaten Serang, Banten, mulai menuai pertanyaan serius. Bagaimana mungkin kawasan yang menurut kesaksian warga dulunya berupa situ atau genangan air kini berubah menjadi kompleks bangunan industri?
Pertanyaan tersebut mencuat setelah seorang warga bernama Samin mengungkapkan bahwa sebagian lokasi yang kini ditempati bangunan PT Pokphand dahulunya merupakan bagian dari Situ Ranca Gede.
Dalam keterangannya kepada awak media, Senin (16/11/2026), Samin menyebut kawasan yang kini berdiri bangunan perusahaan justru merupakan bagian situ yang dahulu memiliki kedalaman cukup besar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Memang benar, di area yang sekarang berdiri PT Pokphand dulunya situ. Dari awal perempatan sampai ujung PT. Justru dulu yang area paling dalam itu sekarang yang berdiri PT,” ungkap Samin.
Menurutnya, bangunan perusahaan tersebut diperkirakan telah berdiri sekitar 10 tahun.
“Kurang lebih PT sudah berdiri 10 tahun,” ujarnya.
Kesaksian tersebut memunculkan persoalan mendasar mengenai riwayat perubahan fungsi lahan, status kepemilikan tanah, dan legalitas pembangunan kawasan industri.
Apabila benar lokasi tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Situ Ranca Gede, publik berhak mempertanyakan bagaimana proses perubahan kawasan perairan menjadi lahan industri dapat berlangsung.
Apakah kawasan tersebut pernah ditimbun atau direklamasi? Siapa yang memberikan persetujuan? Apakah terdapat dokumen perubahan peruntukan lahan, persetujuan lingkungan, serta hak atas tanah yang sah?
Lebih jauh, apabila lokasi tersebut terbukti merupakan bagian dari aset pemerintah daerah, apakah pernah dilakukan pelepasan atau pemindahtanganan aset sesuai ketentuan perundang-undangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya berdasarkan keberadaan bangunan ataupun kesaksian warga. Diperlukan pemeriksaan peta historis, dokumen pertanahan, inventarisasi aset, dan perizinan pembangunan.
Polemik ini semakin menarik perhatian setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 6 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi Penjabat Gubernur Banten dan Kepala BPKAD Provinsi Banten dalam sengketa administrasi terkait Situ Ranca Gede.
Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menyatakan gugatan PT Modern Industrial Estat tidak diterima.
Meski demikian, putusan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa lokasi PT Pokphand merupakan bagian dari objek sengketa atau bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran hukum.
Hubungan antara lokasi industri, batas historis situ, dan objek putusan MA harus dipastikan melalui pemeriksaan dokumen resmi.
Pemerintah Provinsi Banten melalui BPKAD dan Biro Hukum didesak segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap status lahan yang disebut warga sebagai bagian dari bekas Situ Ranca Gede.
Kantor Pertanahan juga perlu menjelaskan riwayat penerbitan hak atas tanah, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup perlu menelusuri dokumen lingkungan dan riwayat perubahan fisik kawasan apabila memang pernah dilakukan penimbunan.
Jika kawasan tersebut sebelumnya merupakan situ yang memiliki fungsi tampungan air, perubahan menjadi kawasan industri juga perlu diteliti dari aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan pengendalian banjir.
Jangan sampai kawasan yang semula berfungsi sebagai penampung air berubah menjadi bangunan industri tanpa kejelasan proses administrasi dan dasar hukumnya.
Namun, apakah hal tersebut benar terjadi di lokasi PT Pokphand masih harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan dokumen.
Pihak PT Pokphand juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan riwayat perolehan tanah, status hak atas lahan, dan dokumen perizinan bangunan yang dimilikinya.
Klarifikasi perusahaan menjadi penting agar persoalan tidak berkembang menjadi tuduhan sepihak tanpa dukungan bukti yang memadai.
Hingga berita ini disusun, keterangan Samin belum dikonfirmasi melalui dokumen pertanahan, peta historis, maupun penjelasan resmi perusahaan dan pemerintah daerah.
Persoalannya kini bukan sekadar siapa yang mendirikan bangunan, melainkan bagaimana kawasan yang menurut kesaksian warga dahulu berupa situ dapat berubah menjadi kawasan industri.
Pemerintah Provinsi Banten dituntut membuka secara transparan riwayat dan status lahan Situ Ranca Gede, termasuk memastikan apakah terdapat aset daerah yang mengalami perubahan fungsi atau penguasaan tanpa prosedur yang sah.
Sebab, jika benar terdapat bagian situ yang berubah menjadi kawasan industri, publik berhak mengetahui siapa yang memberikan izin, kapan perubahan itu dilakukan, dan apakah seluruh prosesnya telah sesuai hukum.
Situ Ranca Gede diduga berubah menjadi kawasan industri. Kok bisa? Pemerintah harus menjawab dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan.
(Redaksi)


















