Penabanten.com, Pandeglang – Pelaksanaan pembangunan Rabat Beton di Desa Parumasan Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Kampung Parumasan Barat, senilai Rp. 134.008.000,- diduga bermasalah. Menurut pengakuan Kades Parumasan, Yana, saat dihubungi melalui telephone selularnya, Rabu, (27/03/19), ada kendala pada saat pelaksanaannya. Salah satunya, pada saat pelaksanaan pembangunan, masyarakat meminta kepadanya, untuk jangan dulu dibangun.
“Masalah belum di selesaikan nya pekerjaan pembangunan Rabat Beton di Kampung Parumasan Barat itu, pelaksanaannya pada Desember akhir. Namun, pada saat mau pelaksanaan, ada warga meminta untuk tidak segera dibangun dulu. Karena, warga saya tersebut mau mengadakan hajat, jalannya mau dipake dulu,” jelasnya.
Kemudian, kata Yana, ketika akan dilaksanakan pembangunan pada akhir Februari, kembali, ada warga yang lain akan membangun rumah, yang melewati jalan teraebut.
“Warga meminta lagi, karena mau membangun rumah dan melewati jalan tersebut. Kalau saya dianggap bohong, silahkan tanya kepada Enjuh yang meminta permohonan. Namun saya berfikir, lama lama ini akan menjadi penyakit,” tambahnya.
Baca Juga : KPM terima Kalender Capres 01 Korkab PKH Di Panggil Bawaslu
Ditanya bagai mana soal pertanggung jawaban, mengingat sudah melewati Tahun Anggaran 2018, Kepala Desa Parumasan, mengaku belum membuat Surat Pertanggung Jawaban.
“Kalau soal Surat Pertanggung Jawaban, desa kami belum membuat, karena pekerjaannya belum selesai,” tutupnya, sambil menambahkan, di Kampung Parumasan Barat, banyak lawan politiknya.
Salah satu aktivis kabupaten Pandeglang Yusup Al Ayubi angkat bicara menyoal hal tersebut. Menurutnya, alasan Kades Parumasan Yana, sangat tidak masuk akal. Tanggal pencairan Dana Desa tahap 3, dengan pelaksanaan DD dan alasan sejumlah warga mengajukan permohonannya, sangat jauh sekali.
“Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin hal yang disebutkan sebagai alasan Kades, bisa menangguhkan pelaksanaan pembangunan. Yang hingga saat ini, mau menginjak bulan April, pembangunan tersebut toh belum selesai. Saya akan menggiring hal ini ke DPMPD, pemerintah jangan menutup mata soal ini,” tutupnya. (Do/m4n).
