Penabanten.com – Jakarta – Komunikasi publik menjadi perhatian Pemerintah, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate orkestrasi komunikasi publik saat ini dilakukan dengan cara mengelola narasi yang akurat dan komunikasi yang tepat waktu kepada masyarakat untuk dukung pembangunan nasional dan penanganan pandemi Covid-19.
“Agar kita mampu melakukan orkestrasi komunikasi dengan narasi-narasi dan pilihan diksi yang tepat yang memastikan akurasi serta komunikasi timely based untuk bisa menjangkau rakyat tepat pada waktunya sesuai segmentasi penerima,” jelasnya usai melantik Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo di Media Center Gedung Utama Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (10/08/2021).
Menkominfo menjelaskan perjalanan panjang Kementerian Kominfo yang bermula dari sejak Republik Indonesia berdiri dengan keberadaan Kementerian Penerangan di tahun 1945.
“Dalam perjalanan panjang kementerian ini telah bermetamorfosa bertransformasi banyak sekali sesuai dengan zamannya. Memasuki era reformasi Kementerian ini berubah menjadi Kementerian komunikasi dan Informatika,” tuturnya.
Menurut Menteri Johnny, selain melaksanakan fungsi penerangan publik, Kementerian Kominfo saat ini memiliki berperan di sektor informatika. Bahkan, menurutnya kementerian itu pun bermetamorfosa menjadi kementerian yang menyiapkan keseluruhan kebijakan yang berkaitan dengan digital.
“Visi besar dalam mengantar bangsa kita memasuki era digital. Bertepatan dengan pandemi Covid-19, maka bapak Presiden menetapkan akselerasi transformasi digital kita pun harus mengikuti irama baru itu,” tandasnya.
Di era digital, Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab dalam penyiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keseluruhan elemen hulu sampai hilir hingga penyiapan sumberdaya manusia digital atau talenta digital Indonesia.
‘Ya keseluruhan keluarga besar Kominfo harus mengambil bagian yang aktif dalam menghantar bangsa kita memasuki era baru era transformasi digital,” ujar Menkomifo.
Rasionalitas Orkestrasi
Menurut Menteri Johnny, Kementerian Penerangan juga bermetamorfosa sesuai dengan tuntutan zamannya memasuki era reformasi perubahan fundamental yang terjadi di sektor komunikasi publik pemerintah.
“Yang tadinya komunikasi publik sentralistik satu arah narasi dan medium komunikasinya dari pemerintah pusat ke seluruh hierarki pemerintahan dan keseluruhan lembaga negara. Bahkan, keseluruhan masyarakat di seluruh penjuru tanah air kita,” tuturnya.
Menkominfo menyoroti arti penting orkestrasi komunikasi dengan narasi tunggal yang dilakukan secara tersentralisasi di Kementerian Penerangan. Pascareformasi, kondisi itu tidak bisa dilakukan lagi dan perlu disesuaikan dengan dinamika desentralisasi pemerintah.
“Dalam perjalanannya reformasi membalikkan arah jarum perjalanan komunikasi perintah dengan didesentralisasikan komunikasi pemerintah ke kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dengan dibentuknya humas dan dinas komunikasi dan informasi di provinsi, kabupaten dan kota secara tata kelola terdesentralisasi,” paparnya.
Meski demikian, Menteri Johnny menekankan adanya dua kondisi yang membutuhkan orkestrasi komunikasi publik, yakni kondisi pandemi dan sistem pemerintahan presidensial.
“Dengan terjadinya pandemi Covid-19 maka dituntut saat ini agar terlepas dari tata kelola yang sudah terdesentralisasi komunikasi ke kementerian, lembaga dan daerah. (Menjadi) orkestrasi dan narasi harus tetap terpusat yang bermuara pada sistem pemerintahan nasional kita yaitu presidensialisme, di mana arahan dan kebijakan presiden visi dan misi presiden menjadi satu-satunya kiblat dan arah pembangunan nasional kita,” tegasnya.
Menkominfo menyatakan saat ini tugas DItjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk melakukan orkestrasi komunikasi publik kebijakan Presiden, pemerintah pusat, seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Targetnya sinergisitas pembangunan nasional bisa berlangsung sehingga lebih produktif dan efisien.
“Untuk ditransmisikan agar dipahami dan dimengerti diikuti dan dilaksanakan oleh segenap rakyat kita, segenap hierarki pemerintahan kita sehingga koordinasi dan titik simpul pembangunan nasional bisa mempunyai titik temu dan karenanya produktivitas dan efisiensi dalam pembangunan nasional bisa kita laksanakan,” paparnya.
Menurut Menteri Johnny, komunikasi publik yang berlangsung di tengah teknologi dan demokratisasi perlu dilakukan strategi yang tepat. Hal itu diperlukan untuk menjaga kebebasan demokrasi, menjangkau masyarakat dengan baik dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
“Komunikasi yang berlangsung di tengah kemajuan teknologi serta demokrasi, kebebasan berbicara berpendapat dan kebebasan pers dibutuhkan kebajikan dan kebijakan. (Dibutuhkan) strategi komunikasi yang jitu sehingga di sisi yang satu kebebasan demokrasi kita tetap terjaga namun di sisi lain orkestrasi komunikasi yang efektif bisa menjangkau masyarakat dengan baik. (Ini) sekaligus menjadi harapan Presiden, harapan pimpinan kementerian dan lembaga, dan harapan rakyat,” ungkapnya.
Simpul Komunikasi, Akurat dan Tepat
Di tengah pandemi, Menkominfo menilai tugas komunikasi dan informasi juga menjadi penting karena adanya kebutuhan atas pola cara dan model yang paling efektif dalam menghadapi, menangani dan mengakhiri serta mengendalikan pandemi Covid-19.
“Peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dan untuk itu komunikasi publik menjadi titik simpul yang penting kita sekalian dipanggil oleh pemerintah kepercayaan Presiden, kepercayaan kementerian kepercayaan negara kepada Ditjen IKP sebagai orkestrator dan dirijen komunikasi untuk mengajak dan menggalang kekuatan,” paparnya.
Saat ini, Pemerintah melaksanakan pembangunan fisik secara masif sebagai tuntutan dari transformasi digital. Namun demikian, pada saat yang sama ada kebutuhan komunikasi yang efektif dan akurat serta dapat menjangkau secara masif agar masyarakat bersama pemerintah melawan pandemi Covid-19.
Menteri Johnny mengingatkan target Pemerintah agar 95% lebih masyarakat secara disiplin menggunakan masker sebagai alat pertahanan yang paling kuat untuk mencegah tertular dan membatasi penularan Covid-19.
“Saat ini arahan presiden terakhir secara jelas memastikan kita untuk mampu menangani dan mengendalikan pandemi dengan cara melaksanakan protokol kesehatan 3M secara ketat secara khusus memastikan 90% rakyat bangsa kita di bulan September nanti sudah harus menggunakan masker secara disiplin,” tuturnya.
Mengutip data statistik pada bulan Agustus 2021, Menkominfo menujukkan bahwa hanya 85% tingkat kepatuhan dalam menggunakan masker. “Komunikasi publik menjadi tugas terdekat dan kita sekalian untuk memastikan bahwa di bulan Oktober harus mampu meningkatkan menjadi 95%. Untuk itu komunikasi publik mempunyai peran yang sangat sentral,” tandasnya.
Oleh karena itu, Menteri Johnny menilai upaya komunikasi publik harus dilakukan dengan berbagai kombinasi kebijakan dan strategi yang bisa mendukung penanganan pandemi. Komunikasi publik mengambil peran yang sangat sentral untuk mengajak masyarakat mengambil bagian secara aktif secara masif.
“Tidak hanya memastikan terlaksananya testing tracing dan treatment (3T), tugas dan tantangan komunikasi publik perlu dilakukan dengan tepat kepada masyarakat agar masyarakat paham dan bisa memanfaatkan dan menggunakannya informasi dengan baik. Agar sinergi penanganan 3T kita menjadi lebih efektif dan lebih optimal. Untuk mengikuti dan melaksanakan vaksinasi Covid-19, melaksanakan 5M secara ketat plus melakukan 3T dengan efektif yang akan membantu Indonesia mempercepat menangani, mengendalikan dan mengakhiri pandemi Covid-19,” tuturnya.
Menkominfo menyatakan komunikasi publik yang akurat, tepat dan pemilihan gaya komunikasi serta narasi sesuai segmentasi kelompok masyarakat penting dilaksanakan dengan baik. Selain itu, pemanfaatan dan penggunaan jaringan komunikasi serta media harus bisa dimanfaatkan secara efektif guna melakukan orkestrasi informasi dan komunikasi yang efektif. “Dengan harapan komunikasi ini yang menjadi sahabat dan teman masyarakat di setiap saat,” tegasnya.
Menurut Menteri Johnny, di tengah kemajuan teknologi informasi yang berpotensi adanya pemanfaatan ruang digital secara keliru, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk memberikan penjelasan dan melindungi masyarakat dari infodemi atau hoaks.
“Menjadi tugas Ditjen IKP dan Kominfo secara keseluruhan untuk memastikan konter narasi dan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat terlindungi dari infodemi,” tuturnya.
Pelaksanaan tugas itu menurut Menkominfo bisa dilakukan dengan cara koordinasi, kolaborasi untuk menuju satu titik simpul yang optimal demi kepentingan negara bangsa dan masyarakat. Menteri Johnny menyebutkan hal itu secara khusus menjadi perhatian saat bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid -19.
“Kita juga harus menghadapi infodemi dan inilah yang menjadi arena dan area tugas Direktorat Jenderal IKP Kominfo. Saya percaya Pak Usman sebagai bagian dari lingkungan media dan seorang jurnalis senior Indonesia pasti mampu melaksanakannya dan dengan didukung jaringan media massa dan kanal media,” ungkapnya.
Sebelum menyampaikan arahan dan sambutan pelantikan, Menkominfo menyampaikan selamat tahun baru 1 Muharram 1443 H dan mengajak seluruh sivitas Kementerian Kominfo bekerja dengan baik di tengah semangat Peringatan ke-76 Kemerdekaan RI.
“Saya menyampaikan selamat tahun baru 1 Muharram 1443 H, kita sebagai bangsa itu juga bersamaan dengan bulan Kemerdekaan Republik Indonesia bangsa kita Kementerian kita dan seluruh pejabat serta aparat sipil negara dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan selalu diberkati,” ungkapnya. ( Rils/Riska)
