Penabanten.com, Serang – Pengurus dan anggota Organisasi Transportasi Angkutan Umum Serang Balaraja (Ortakum Serba) menggelar pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang di rumah makan bebek Pak Endut lantai dua Jalan Raya Serang-Jakarta Desa Parigi Kecamatan Cikande Serang-Banten.hari ini senin (29/7/2019)
Bupati Kabupaten Serang yang diwakili oleh Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan H. Agus Herlambang, Dinas hubungan Provinsi Banten, Kabid Perizinan Yulius Anwar, Kasat Lantas Polres Kabupaten Serang AKP Dodin, Denpom Pamungkas, Polsek Cikande diwakili oleh Kanitreskrim, Pengacara Ortakum Sebra Rahmat Suryadi.
Sekretaris Jenderal Ortakum Sebra Andreas Kristian Lubis, pada kesempatan itu menyampaikan tuntutannya, ia meminta keadilan kepada pemerintah kabupaten Serang terkait banyaknya Angkot Bodong yang beroperasi di jalur Serang-Balaraja. Karena angkutan tersebut tidak memiliki izin trayek yang resmi.
Dengan adanya angkutan bodong ini tentunya banyak hal yang dirugikan. Karena angkutan bodong tidak membayar pajak yang merupakan pendapatan daerah atau (PAD). karena angkot tersebut di datangkan dari luar daerah Serang misalnya wilayah sekitar Jakarta. Tegas Andreas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan maraknya angkutan bodong Ketua Ortakum Sebra Iman Setioso memohon kepada pihak terkait Dishub Provinsi Banten untuk memberikan Database angkutan umum yang sudah terdaftar secara resmi pada data Dishub Provinsi Banten, melakukan penertiban angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek resmi dan melakukan operasi gabungan. Kehadiran Ortakum turut membantu pemerintah dalam melakukan penertiban sehingga dapat menambah pendapat daerah jika semua seusai dengan regulasi. Jelasnya.
Menanggapi beberapa masukan dari Ortakum Kabid Angkutan Jalan Dishub Kabupaten Serang H. Agus menjelaskan bahwa pihak Dishub telah melakukan inventarisir angkot E 08 yang beroperasi jalur terminal pakupatan serang – Balaraja ada 349 angkut yang resmi sementara yang ada sebanyak 800 tentunya memang harus segera untuk ditindak lanjuti hanya permasalahan sekarang menunggu waktu karena untuk melakukan hal ini perlu ada keterlibatan pihak Instansi lain yang terkait. Namun keberadaan Ortakum Sebra secara legal formal sudah jelas. Hanya saja dari pihak Dishub menyarankan agar diperjelas untuk kantor sekretatiat guna untuk menjalin komunikatif.
Selanjutnya Kasat Lantas Polres Kabupaten Serang AKP Dodin pada prinsipnya sangat mendukung, hanya saja problem yang perlu dipahami oleh kita semua untuk menentukan waktu belum dapat dipastikan karena perlu adanya koordinasi dari pihak pihak terkait. Sebagaimana kita ketahui bersama kita baru selesai menghadapi pesta demokrasi dan sebentar lagi akan ada Pilihan Kepala Desa (Pildes) secara serentak tentunya kami dari pihak kepolisian sedang konsen untuk persiapan menghadapi Pildes. Semoga saja disela sela padatnya agenda dapat meyisipkan waktunya. (Haris Ranau)
