Penabanten.com – Tangerang, Permohonan pengajuan tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pengelola limbah oleh Pemerintah Desa Gembong, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang sudah melalui mufakat bersama.
Kepala Desa Gembong, Kecamatan Balaraja H.Nurjen mengatakan, bahwa ini memang inisiatif bersama antara pemerintah desanya dengan perangkat desa, rekan rt, rw, beserta lembaga untuk mengeluarkan surat permohonan tunjangan hari raya (THR) untuk perangkat desa dan dan jajaran PKK serta lainnya.
“Secara hukum, surat permohonan untuk idul fitri yang kami lakukan tidak melanggar, karena kami masyarakat sipil sebagai perangkat desa, bukan aparatur sipil negara (ASN),”katanya, Selasa (04/05/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
H.Nurjen juga menuturkan bahwa momentum idul fitri ini sangat di butuhkan oleh aparatur desanya, dan adanya tempat limbah yang ada di desa gembong merupakan atas dasar rekomendasi dari pemerintah desa dalam hal pengelolaan
“Segala kegiatan limbah yang ada di desa kami atas izin Pemdes Gembong, jadi wajar jika kami melakukan surat permohonan, dan hal itu tidak ada unsur paksaan serta nilai nominal dalam surat tersebut,”imbuhnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa perangkat desa tidak di gaji oleh pemerintah seperti ASN, dan dirinya juga menilai bahwa pengajuan surat permohonan tersebut sangat wajar dan tidak melanggar hukum.
“Pak Sekcam sih tadi memerintahkan saya untuk menarik kembali surat permohonan tersebut, namun saya harus berkoordinasi kembali dengan perangkat desa, BPD serta para RT dan RW,”tukasnya.
Senada, Ketua BPD Desa Gembong Ujang Supandi mengatakan bahwa kegiatan pengajuan permohonan THR sudah berlangsung sejak lama sebelum pemerintahan desa sekarang, dan sebelumnya pengelola limbah pun sudah dipanggil untuk berkomitmen untuk membangun desa, namun hal tersebut tidak mencuat dan berpolemik seperti ini.
”Baru tahun ini pengajuan permohonan THR gaduh seperti ini, dan pengajuan permohonan THR tersebut karena kondisi kami selaku BPD dan para RT dan RW belum menerima insentif dari pemerintah pusat maupun daerah, jadi hal itulah yang menjadi dasar Pemerintah Desa Gembong melakukan hal tersebut.
Lebih jauh Ujang Mengatakan, bahwa sebelum melakukan hal tersebut, Pemdes Gembong juga terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan BPD dan forum RT dan RW, sehingga menjadi mufakat bersama.
“Permohonan bantuan THR kepada pengelola limbah adalah keputusan bersama, jadi jika Pak Kades di panggil oleh pemerintah Kabupaten Tangerang kami siap ikut mempertanggungjawabkannya, “tukasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Forum RT Desa Gembong Cecep Sumadi juga mengatakan, bahwa dirinya membenarkan jika sebelum melakukan pengajuan permohonan THR, Pak Kades dan semua aparatur desa telah bermusyawarah dahulu, dan kesepakatan muncul untuk melakukan hal tersebut.
“Kami pak dari bulan januari 2021 hingga sekarang belum mendapatkan insentif dari pemerintah, jadi untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka kami sepakat dan mempersilahkan Pemdes Gembong melakukan pengajuan surat permohonan bantuan THR sejauh tidak memaksa dan tidak ada nominal,”jelas dia.( Ris/mad)
