Penabanten.com, Pandeglang –Gubernur Banten Wahidin Halim mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil pada acara penyerahan ribuan sertifikat tanah obyek reforma agraria untuk masyarakat Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, di Pendopo Bupati Kabupaten Pandeglang, Rabu, (23/01/2019)
Pada saat ini total sertifikat yang siap diserahkan BPN melalui kegiatan retribusi tanah dan kosolidasi tanah di Provinsi Banten sejumlah 8.225 bidang tanah yang terdiri dari 8000 bidang retribusi tanah yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan 225 bidang konsolidasi tanah yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dii tambah dengan 4 bidang tanah milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 4 sertifikat tanah untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan pembuatan seritifikat di era pemerintahan sekarang lebih cepat dan gratis. “Tentunya ini luar biasa. Selaku Gubernur Banten, saya berharap agar proses sertifikasi tanah ini dapat terus diterapkan untuk aset-aset pemerintah daerah dan masyarakat sehingga tidak perlu terjadi lagi sengketa aset pemerintah daerah karena persoalan aset sering menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,” kata Gubernur.
Baca Juga :Sosialisasikan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018, WH Cegah Tidak Ada KorupsiTerkait relokasi korban tsunami, Gubernur WH menjelaskan saat ini Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang sedang mencari tempat untuk merelokasi masyarakat yang terkena dampak tsunami dan pembangunan rumah. “Tetapi kita sudah anggaran di Provinsi Banten, kita akan berikan tanah dan rumahnya gratis,” ujar Gubernur.
Terkait relokasi korban tsunami, Gubernur WH menjelaskan saat ini Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang sedang mencari tempat untuk merelokasi masyarakat yang terkena dampak tsunami dan pembangunan rumah. “Tetapi kita sudah anggaran di Provinsi Banten, kita akan berikan tanah dan rumahnya gratis,” ujar Gubernur.
“Selain itu bagi yang rumahnya rusak karena bencana tsunami kita akan berikan bantuan,baik rusak ringan maupun rusak sedang yang sedang kita inpetarisasi,kita akan terus berupaya untuk mersakan kesusahan masyarakat,” sambung Gubernur
Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil mengatakan pada tahun 2018 pemerintah menargetkan sekitar 7 juta sertifikat dan BPN berhasil mengeluarkan sertivikat 9.3 juta sertifikat. “Sedangkan untuk tahun 2019 kita ditargetkan 9 juta dan kita mengharapkan bisa mencapai 11 sampai 12 juta sertifikat,” kata Sofyan.
Menteri Agraria mengatakan bagi masyarakat yang mempunyai tanah dan belum memiliki sertifikat maka tahun ini pihaknya akan mengadakan kembali untuk pembuatan sertivikat gratis. “Apabila bapak sudah mempunyai sertifikat untuk di gunakan sebagai modal usaha jangan dipergunakan yang tidak produktif,” ujarnya.
Sumber : Peliputanprovinsibanten
