Penabanten.com – TANGERANG, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan melakukan normalisasi terhadap aliran sungai yang melintang di daerah Kabupaten Tangerang untuk mengatasi kerawanan bencana alam banjir.
“Sudah kita sudah lakukan (normalisasi) sampai sekarang oleh Pemkab Tangerang. Kita setiap tahun lakukan normalisasi, tetapi di Indonesia ini ada pengelolaan kewenangan seperti dari pusat, kementerian, dan daerah provinsi,” kata Kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah Effendi saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).
Ia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi dan pusat untuk melakukan normalisasi di aliran sungai yang ada di wilayahnya tersebut seperti Sungai Cisadane dan Cimanceuri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Namun, karena wilayah kerja balai besar wilayah sungai C2 maupun C3 luas, mulai dari Jawa Barat, DKI dan Bali, maka mungkin yang diprioritaskan wilayah DKI Jakarta dulu,” terangnya.
Dia menjelaskan, soal penanganan maupun antisipasi potensi bencana banjir yang disebabkan dari aliran sungai, Pemkab Tangerang sejauh ini telah berkolaborasi dengan TNI melalui karya bakti melakukan kegiatan normalisasi tersebut.
“Yang memang jadi kewenangan kementerian PU tidak bisa dilaksanakan, biasanya kita berkarya bakti dengan TNI tetapi tidak menimbulkan aset baru hanya melakukan pengerukan saja,” ujar dia.
Diketahui, sejak Senin (3/3) lalu sejumlah wilayah Jabodetabek yang melingkupi daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Bogor dilanda bencana banjir akibat intensitas curah hujan tinggi yang mengakibatkan aliran sungai di wilayah itu meluap.
Di wilayah Banten sendiri, terdapat dua kota dan satu kabupaten di Tangerang Raya. Dimana di Kabupaten Tangerang terdapat 3.000 lebih kepala keluarga (KK) menjadi korban bencana alam tersebut.
Kendati demikian, saat ini pemerintah tengah terus berupaya memberikan penanganan terhadap para korban dengan memberikan bantuan melalui posko-posko darurat.
(Diskominfo Kab.Tangerang/RS/nD)
Nomor : PR/ 113-DISKOMINFO/III/2025
