Penabanten.com Tangerang – diduga tidak sesuai spesifikasiteknis pemeliharaan betonisasi jalan lingkungan RT.05/21 BLK CB permata Tangerang desa gelam jaya kecamatan pasar Kemis. Jumat ( 23-6-2023 )
Pemeliharaan betonisasi ini berujung untuk memperlancar aktivitas masyarakat, namun pada pelaksanaannya, justru banyak di temukan dugaan kecurangan serta pelanggaran aturan , diduga tidak sesuai harga satuan dan tidak mementingkan kualitas dan kuantitas sehingga menjadi kualitas rendah.
pemeliharaan betonisasi tersebut, dari pemerintah kabupaten Tangerang dinas bina marga dan sumber daya air anggaran APBD tahun 2023, dengan nilai Rp. 99.080.000.00.
Di kerjakan oleh CV.ASLI SATIA PERSADA.
hasil investigasi awak media di lapangan ketebalan betonisasi bervariasi. tinggi beton 8 sampai 11 centimeter, padahal ketinggian bekisting 17 centimeter, pemadatan tidak di lakukan, pembersihan lokasi tidak di lakukan, pembongkaran pavingblok tidak di lakukan, dan aneh nya ada titik lobang yang sudah di sediakan dan jaga jaga buat titik koring ketinggiannya 17 centimeter sesuai bekisting, seolah olah ada kongkalikong antara pihak ketiga dan dinas terkait untuk menyelewengkan anggaran tersebut, hal ini diduga keras ada indikasi korupsi oleh pihak ketiga, Karna kurang dan lemahnya pengawasan dari dinas terkait.
Salahsatu aktivis pantura berkomentar Burhan bauk. Kalau pemeliharaan betonisasi ini, pantasnya tidak di cairkan, karna pekerjaannya asal jadi, pengawas dari dinas tidak ada, ada paling cuman Poto Selfi abis Poto Selfi pulang, kerjaan tidak di awasi, sekalipun di awasi pekerjaan amburadul, pengawas hanya diam dan tuli, pokonya kalau sampe di cairkan oleh dinas bina marga, berarti jelas ada kongkalikong antara kontraktor dengan dinas tersebut. Ini tidak akan lama lagi hilang kepercayaan masyarakat.” Ucap Burhan bauk dengan nada kesal.
Masih Burhan bauk, saya sebagai aktivis Pantura. Meminta kepada pemerintah kabupaten Tangerang hususnya dinas bina marga dan sumber daya air. Bekerja serius karna yang di gunakan anggaran daerah hasil pajak masyarakat. Bukan hasil jual beli paket. Dan berharap inspektorat BPK kejaksaan dan bupati kabupaten Tangerang mengusut dan evaluasi kegiatan proyek betonisasi yang di wilayahnya, agar tidak ada lagi infrastruktur di jadikan ladang korupsi.” Tandasnya.
( Ateng )
