Penabanten.com, Pandeglang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pandeglang, Jum’at, (22/05/2020), melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang. Lantaran, Mereka, menduga adanya Murk Up anggaran dalam penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Pandeglang, yang dibidani oleh BPBD Kabupaten Pandeglang.
Demikian diungkapkan oleh Ketua HMI Cabang Pandeglang, Hadi Setiawan usai melakukan Unras. Menurut dia, HMI Kabupaten Pandeglang telah melakukan demonstrasi di kantor BPBD Kabupaten Pandeglang. Dengan Grand Issue adanya dugaan Mark Up anggaran Bankeu (Bantuan Keuangan-red).
“Kita menyoal anggaran TT (Tidak Terduga) aja dulu. Ada anggaran Mamin yang memakan biaya Rp. 35 Ribu per Porsinya. Seharusnya, mereka menggunakan anggaran sehemat mungkin. Padahal, dengan anggaran Rp. 10 Ribu saja itu sudah lumayan cukup, menurut kita, ini kan uang rakyat,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga : PT. MNA Bagikan 5.000 Paket Sembako ke Warga
Kami menduga, lanjutnya, lagi lagi, kita mensinyalir, ini ada konspirasi. Karena, dalam anggaran Bankeu, di rencanakan mengadakan 8.625 Bungkus. Apabila dijumlahkan, Rp. 35 Ribu dikalikan 8.625 Bungkus, maka mencapai Rp. 300 Jutaan lebih. Sangat fantastis bukan? Itu untuk pengeluaran Mamin (Makan Minum) saja. Padahal, pemerintah bisa menghemat sekira diharga Rp.15 Ribu, maka pemerintah bisa menghemat sebesar Rp. 172 Jutaan, yang bisa digunakan untuk hal yang lebih urgen lainnya.
“Itu baru untuk Mamin saja. Kemudian, kita kembali di kagetkan dengan adanya pengadaan Spanduk dan Baliho yang harganya sangat fantastis senilai Rp.41 Ribu per Buah. Sementara, pengadaannya sejumlah 1.857 Buah. Berarti total anggaran uang terserap sebanyak Rp. 76 Juta lebih,” imbuhnya.
Padahal, katanya, hasil survei di percetakan, harga itu paling mahal hanya senilai Rp. 30 Ribu, itupun dengan designnya. Selain persoalan Mamin dan Baliho, masih banyak lagi kejanggalan terkait anggaran yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 yang tidak masuk akal.
Baca Juga : PT SWJ Akan Tindak Tegas Pangkalan Penjual Tabung Gas Bersubsidi Selangit
“Oleh karena itu, HMI Kabupaten Pandeglang, menduga keras ada indikasi Mark Up anggaran. Kami mendesak, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, harus menindak tegas kepala OPD yang terindikasi melakukan penyimpangan. Khususnya yang sedang kita kritis, yakni, BPBD Kabupaten Pandeglang. Agar, apa yang di rencanakan dan sudah di alokasikan bisa di terima oleh akal sehat masyarakat,” tegasnya.
Dikatakan dia, dugaan adanya penyimpangan anggaran bukan hanya seputar itu saja. Pada saat kita Audensi, kita mendapatkan informasi dari Kepala BPKD Pandeglang, bahwa ada penyaluran anggaran Bankeu yang melalui rekening pribadi Kepala BPBD Pandeglang.
“Maka disini kita ingin meminta kejelasan terkait hal tersebut. Karena, BPBD secara kajian keiluman kita, anggaran itu, seharusnya melalui rekening kelembagaan saja, biar lebih transparan ke pubiknya. Untuk itu, kami menuntut, Pertama, pecat Kepala BPBD Pandeglang. Kedua, anggaran apapun di kelembagaan BPBD, agar dipindahkan ke rekening lembaga BPBD jangan ke rekening pribadi. Dan Ketiga, Bupati Pandeglang, harus bertanggung jawab adanya permasalahan ini,” pungkasnya.
Baca Juga : Kabaharkam Wakili Kapolri Ikut Rakor Tingkat Menteri, Ini Yang Disampaikan
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pandeglang, Surya Darmawan, disalah satu WAG memberikan sanggahannya, dan mengatakan, apabila tidak faham terkait anggaran baiknya nanya, khawatir kalau salah, jadi memfitnah orang.
Surya menjelaskan, harus bisa membedakan anggaran yang tercantum pada Dokumen Perencanaan (Pasti Berdasarkan HPS), dengan anggaran pelaksanaan yang bisa lebih kecil dari yang tercantum pada dokumen anggaran. Pasti pada saat pelaksanaan berdasarkan harga pasar, bukan yang tercantum pada dokumen anggaran.
“Pencantuman anggaran tersebut sudah melalui pemeriksaan Inspektorat, dan BPKP.
Setelah pelaksanaan nanti, juga pasti akan diperiksa kembali oleh Inspektorat dan BPKP. Yang pasti, Pengajuan Anggaran Bankeu senilai 55 Milyar, belum disahkan oleh Provinsi, jadi belum ada pencairan. Supaya jelas, datang ke BPBD, silahkan kami tunggu,” ujarnya seraya mengatakan, di penghujung puasa, dirinya dapat tambahan pahala, Alhamdulillah, yang baperan itu yang nge demo, kami sih santai. (Risman).
