Penabanten.Com, Serang – Menuju akhir 2018, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang, Sofyeni mengatakan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek.
Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan.
Baca Juga : Antisipasi TKI Ilegal, BP3TKI Serang Membuka Lowongan Pekerjaan
Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Prangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.
“Perhitungan iurannya sama dengan itungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah,” kata sofyeni saat jumpa pers di ruang rapat BPJS Kesehatan, Rabu 19 Desember 2018.
Masih kata Sofyeni, bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikannya sementara.
“Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib kebali melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia,” pungkasnya.
(Yoman)
