Penabanten.com, Tangsel– Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan resmikan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Tangsel. Sekretariat ini nantinya menjadi lokasi bagi pelaksanaan Penanganan Panggaran yang terjadi dalam Pilkada 2020 di Kota Tangerang Selatan.
Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan Muhamad Acep melaporkan bahwa peresmian Sekretariat ini merupakan dari realiasasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dimana untuk Tahapan Pilkada 2020 ini, Bawaslu mengusulkan anggaran sebesar Rp12,9 miliar
”Alhamdulillah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan merealisasikan semua usulan yang kami berikan,” ujar Acep saat melakukan sambutan dalam peresmian Sekretariat Gakkumdu di BSD Sektor 1-4, Serpong, Tangerang Selatan.
Sentra Gakkumdu sendiri diharapkan bisa dimanfaatkan oleh tiga penegak hukum, dalam Tahapan Pilkada 2020. Dimana, di dalamnya ada unsur Bawaslu, Kejaksaan sampai dengan Polisi. Sehingga tidak hanya staf Bawaslu saja yang bisa berkantor di sini.
Sementara Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan bahwa hal yang dipersiapkan dalam melakukan Tahapan Pilkada 2020. Salah satunya adalah melakukan upaya pengawasan terhadap Tahapan tersebut.
Beberapa hal yang Bawaslu perhatikan menurut Dewi adalah Money Politic, Sara dan Hoaks. Ketiga unsur tersebut menjadi faktor penting terjadinya pergesekan dalam proses Tahapan Pilkada. Sehingga Bawaslu akan menyoroti hal-hal tersebut.
Hal-hal yang memungkinkan terjadinya sengketa akan terus dilakukan oleh Bawaslu. ”Sehingga nanti tidak ada lagi keputusan yang diteruskan lagi ke MK,” ujar Dewi dalam acara tersebut.
Dewi juga menyampaikan terimakasih terhadap Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany yang sudah memberikan beberapa fasilitas kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Dengan begitu Pilkada 2020 di Kota Tangerang Selatan akan lebih adil dan maksimal.
Sementara Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menyampaikan bahwa yang menjadi tantangan di Kota Tangsel adalah presentasi partisipasi masyarakat. Dimana dalam pilkada pencapaianya berada di bawah 60 persen.
”Tapi kami terus berupaya untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat. Dengan cara memberikan fasilitas kepada penyelenggara dan mendukung semua program yang ada,” kata Airin. (humas)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
