penabanten.com, Pandeglang – BISNIS / KEUANGAN
15 Juta UMKM Ditargetkan Dapat Bantuan dari Presiden Jokowi
Pemerintah menargetkan 15 juta pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapatkan BLT UMKM atau disebut program Banpres Produktif dari Presiden Jokowi,
15 Juta UMKM Ditargetkan Dapat Bantuan dari Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah menargetkan 15 juta pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapatkan BLT UMKM atau disebut program Banpres Produktif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hingga saat ini, sekitar 6 juta lebih pelaku UMKM sudah mendapat bantuan Rp 2,4 juta.
Namun apa sudah di anggarkan pemerintah guna membantu masyarakat kecil, pedagan kecil ini malah di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini di katakan beberapa masyarakat atau KPM yang mendapatkan program tersebut, bahwa hak mereka di mengaku di potong Rp.500 ribu rupiah.
Di surat pernyataan yang di buat beberapa KPM yang mendapatkan UMKM menyatakan bahwa adanya pungutan senilai Rp.500 ribu oleh oknum perangkat desa Kramatmanik kecamatan Angsana kabupaten Pandeglang- Banten.
” Saya awalnya di pinta Rp.400 ribu oleh perangkat desa lalu setelah itu saya di pinta lagi oleh istri pak sekdes rp.100 ribu yang rp.400 ribu itu buat orang atas” katanya.
Selain inisail ST juga inisial KT dan KP mengalami hal yang sama uang yang di terima dari bank senilai Rp. 2400 itu tidak untuk semua di potong Rp.500 ribu per KPM.
Setelah di konfirmasi kepala desa maupun sekertais desa Kramatmanik tidak mengetahui berapa jumlah KPM yang mendapatkan UMKM, berapa jumlah yang sudah terealisasi.
Sekertaris Desa Kramatmanik Dulwahid hanya mengaku 50 KPM yang membuat SKU surat keterangan usaha namun katanya sampai saat ini tidak tau berapa yang sudah cair dan berapa yang belum cair.
Merujuk pada persoalan adanya dugaan pungutan liar ini ketua DPC Gaib Perjuangan Akan melakukan Pelaporan Pengaduan (LAPDU) kepada pihak penegak Hukum (APH) Agar dugaan pungli ini bisa terungkap Terang benderang siap pelaku yang sebenarnya yang telah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat miskin, ungkap Ketua DPC Gaib Perjuangan.pada Jumat 25/12/2020
(Red)
