Penabanten.com, Bandung- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan kegiatan Penyampaian Hasil Evaluasi dan Apresiasi Pelayanan Publik Tahun 2018 Wilayah 1, Senin (28/1/2019).
Pemberian penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB Syafruddin diserahkan piagam penghargaan kepada Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang dianggap memiliki pelayanan publik yang baik.
Dalam kesempatannya, Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Dilansir dari Humas Kemenpan-RB, tahun 2017 berhasil dihemat Rp 46 triliun, tahun 2018 penghematan setidaknya mencapai angka Rp 64,8 triliun pada 24 provinsi dan 216 kabupaten / kota.
“Saya mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh gubernur, bupati dan walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya,” ungkap Syafruddin.
Oleh karenanya, mantan Wakapolri ini mengajak seluruh pimpinan pemerintah daerah serta harapan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera berubah dan berbenah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga : Wagub membuka Sosialiasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa
“Mari kuatkan sinergi dan optimisme untuk menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sehingga amanah rakyat melalui anggaran negara dapat dimanfaatkan seluasnya untuk kemajuan bangsa,” ajaknya.
Sementara itu, usai menerima hasil pencapaian kinerja tahun 2018, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ino S. Rawita menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, atas kenaikan peringkat hasil evaluasi kinerja yang didapat.
“Atas nama pemerintah provinsi Banten, bapak Gubernur, bapak Wakil Gubernur mengucapkan terimakasih atas peningkatan kinerja dengan raihan predikat B yang diraih,” ungkap Ino.
“Semoga kedepan bisa lebih baik, sehingga pemerintah provinsi bisa mencapai predikat A untuk hasil evaluasi kinerja di tahun mendatang,” sambungnya.
Dan untuk pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mendapat hasil evaluasi yang baik, Ino mengatakan, pemerintah provinsi akan memberikan dorongan agar kedepan mendapatkan predikat yang lebih baik.
Dengan mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang lebih baik nantinya, diyakini akan berpengaruh terhadap peningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di masing masing daerah yang ada di provinsi Banten.
