Penabanten.com, Pandeglang – DPRD Provinsi Banten, Senin, (02/12/19), menggelar acara WHORKSHOP DPRD PROVINSI BANTEN, dengan tema “Membangun Komunikasi Dengan Publik Dalam Meningkatkan Citra Positif DPRD Di Mata Publik”. Pada acara yang digelar di Hotel Saruni Cisarua Bogor tersebut, turut dihadiri oleh Refli Harun sebagai Narasumber, yang merupakan seorang Ahli Hukum Tata Negara.
Pada kesempatan dialog, seorang Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Demokrat (PD) yang merupakan Wakil Ketua Komisi Dua, dan juga sebagai salah satu Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten, Yoyon Sujana, SE, menyampaikan sebuah kritikan keras berkaitan dengan Eksistensi Otonomi Daerah (Otda ), yang pada masa kini, eksistensinya tidak jelas.
“Saat itu, Dinas Otonomi Daerah (Otda) sangatlah jelas kiprahnya. Salah satunya hal yang berkaitan dengan pembinaan terhadap Kepala Desa. Sehingga, dengan adanya OTDA lahirlah Perdes Perdes yang dianggap dapat menertibkan dan memajukan desa sebagai pemilik wilayah otonomi diwilayahnya sendiri,” tegas Yoyon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masih kata mantan Kepala Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Periode 1998 hingga 2013 itu, saat ini, Otda sama sekali tidak jelas.
Baca Juga : Belum Kunjung Kelar, Pembangunan Renovasi Jembatan Gantung Di Desa Batuhideung Dikeluhkan Warga
“Pertanyaannya, kenapa OTDA saat ini terkesan hampir di tiadakan? Padahal, ini sangat terasa keberadaannya. Pada kesempatan ini, mohon kiranya kepada Refli Harun yang kita ketahui sebagai Ahli Hukum Tata Negara, untuk dapat menyampaikannya kepada lembga yang lebih tingga berkaitan dengan OTDA,” ujarnya.
Sementara itu, Refli Harun mengatakan, persoalan Otda, dirinya pun berkeinginan kebebasan ada di tingkat Provinsi.
“Kebebasan dan keleluasaan OTDA, di sentralisasikan di tingkat Provinsi saja, tidak meski sampai ketingkat bawah,” ujarnya. (Yung/ Risman).
