Lembaga LKPK Desak Pemerintah Tutup PT.sinar Laut Biru Logam Perkasa

- Penulis

Jumat, 19 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.comTangerang, pabrik yang berlokasi di Kampung cukang galih Desa Cukang galih Kecamatan curug Kabupaten Tangerang, telah menjadi sorotan.
Hal ini disebabkan,perusahaan yang Dugaan kuat menjalankan Aktifitas ilegal

dalam pengolahan B3 sejak tahun 2015 lalu, saat ini diduga ijinnya baru diurus ditahun 2020. dan perusahaan tersebut berdiri dari tahun 1995.


Benni suroso,Mawil Lembaga LKPK kabupaten tangerang sangat menyayangkan hal semacam ini masih terjadi di wilayah Kabupaten tangerang.
Ditanya soal perijinan pengumpul, pemanpaat, dan pemusnah yang diduga tidak mengkantongi izin, Benni mengatakan dirinya sudah mendapatkan bukti bahwa perijinan yang dimiliki perusahaan tersebut merupakan perijinan baru diurus ditahun 2020, itupun cuma ijin trnsportir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT


Benni, pun menyampaikan, pihaknya sudah melayangkan surat yang ditujukkan ke pihak pengusaha, Satpol PP Kabupaten tangerang, Lingkungan Hidup Kabupaten tangerang, kementrian lingkungan hidup, Bupati kabupaten tangerang, Dan Gubernur Banten.


“kami sudah layangkan surat, agar Pemerintah Kabupaten tangerang melalui Satpol PP selaku penegak Perda segera melakukan penindakan kepada pengusaha, dan menghentikan kegiatan usaha yang ijinnya tidak ada itu” Ujarnya saat dihubungi melalui telpon selulernya, jumat (19/03/2021).


Lebih jauh, Benni menjelaskan bahwa dianggap melanggar undang undang pengelolaan lingkungan hidup (UU PLH). Dan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengañ ketentuan pidana pasal 97 dan pasal 98 ayat 1.(setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling sikat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp.3000.0000.000,00 ( tiga miliar rupiah )dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar)
Terpisah, Kepala Desa cukang galih, acep saat dikunjungi awak media diruang kerjanya dikantor desa cukang galih tidak ada ditempat.(Red/Riska)

Berita Terakait

Panas! Yayasan Cahaya Kasih Bumi Nusantara Indonesia Tuding Wartawan Sepihak: GOWIL Siap Bongkar Fakta Anggaran MBG Gunung batu
Diduga Intimidasi dan Kriminalisasi Pengurus Serikat, Buruh Ancam Demo PT Aci Chemical Industry
Pesantren Kilat di SD Negeri Penancangan 4: Meningkatkan Iman di Bulan Ramadhan
Menu Makan Bergizi Gratis di Cigeulis Dikritik Monoton, Pengelola Beri Penjelasan Soal Nutrisi
Rapelan 3 Hari MBG di Awal Ramadan, KNPI Pandeglang Ajak Wali Murid Berhitung Kesesuaian Rp10 Ribu per Menu
DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar apresiasi kunjungan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono ke PB Mathla’ul Anwar
PB Mathla’ul Anwar Apresiasi Langkah Cepat Menteri ATR/BPN Sertifikasi Tanah Wakaf: Perkuat Kepastian Hukum Aset Umat
Kementerian ATR/BPN Bentuk Satgas untuk Pengamanan Aset PT Telkom Indonesia

Berita Terakait

Sabtu, 28 Februari 2026 - 07:56 WIB

Panas! Yayasan Cahaya Kasih Bumi Nusantara Indonesia Tuding Wartawan Sepihak: GOWIL Siap Bongkar Fakta Anggaran MBG Gunung batu

Sabtu, 28 Februari 2026 - 02:06 WIB

Diduga Intimidasi dan Kriminalisasi Pengurus Serikat, Buruh Ancam Demo PT Aci Chemical Industry

Selasa, 24 Februari 2026 - 08:55 WIB

Pesantren Kilat di SD Negeri Penancangan 4: Meningkatkan Iman di Bulan Ramadhan

Senin, 23 Februari 2026 - 19:15 WIB

Menu Makan Bergizi Gratis di Cigeulis Dikritik Monoton, Pengelola Beri Penjelasan Soal Nutrisi

Senin, 23 Februari 2026 - 12:24 WIB

Rapelan 3 Hari MBG di Awal Ramadan, KNPI Pandeglang Ajak Wali Murid Berhitung Kesesuaian Rp10 Ribu per Menu

Minggu, 22 Februari 2026 - 16:54 WIB

DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar apresiasi kunjungan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono ke PB Mathla’ul Anwar

Sabtu, 21 Februari 2026 - 12:28 WIB

PB Mathla’ul Anwar Apresiasi Langkah Cepat Menteri ATR/BPN Sertifikasi Tanah Wakaf: Perkuat Kepastian Hukum Aset Umat

Sabtu, 21 Februari 2026 - 11:49 WIB

Kementerian ATR/BPN Bentuk Satgas untuk Pengamanan Aset PT Telkom Indonesia

Berita Terabru