Penabanten.com – Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang, menyalurkan bantuan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Budi Mulia, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sebanyak 28 unit, dan 8 Unit di desa Bitung jadi, total 36 unit rumah warga yang sebelumnya dalam kondisi tidak layak kini dibedah dan diperbaiki, sebagai bagian dari upaya Pemkab Tangerang dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hunian yang aman dan layak. Selasa, (8/7/2026).
Ucapan terimakasih datang dari para warga penerima manfaat, yakni Rusli, Aman, dan Halimatusyadiah. Ketiganya mengaku tidak menyangka atas bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perkim Kabupaten Tangerang tersebut dan berjanji akan merawat bantuan yang diberikan.
“Saya Sangat Bahagia. Terima kasih kepada Dinas Perkim, kepala desa, dan pak camat. Rumah ini akan saya jaga, saya rawat dengan baik,” kata Aman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bahagia Banget, Saya berterimakasih sekali, kepada Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang,” ucap Halimatusyadiah.
Sementara itu, salah satu penerima lainnya, dengan nada haru menyampaikan rasa terima kasih dalam bahasa Sunda.
“Lamun bisa ngucapkeun, hatur nuhun ka para pihak, utamina ka pemda nu parantos ngabangun imah abdi. Saya tidak bisa membalas budi, tapi mudah-mudahan bapak-bapak sadayana sehat panjang umur ngebantu orang butuh dan susah, hatur nuhun,” ucap rusli.
Kepala Desa Budi Mulia, H.Asan, turut menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya program bedah rumah di wilayahnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, yang telah merealisasikan bantuan tersebut.
“Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bupati Tangerang, Dinas Perkim, dan semua tim yang sudah membangun rumah warga kami. Semoga program ini berkelanjutan, karena masih banyak yang belum tersentuh,” ungkap H.Asan.
Mewakili Pemerintah Kecamatan Cikupa, Sekcam Cikupa Mumu Muklis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Bapak Sekda, serta seluruh jajaran Dinas Perkim yang telah menghadirkan program ini.
“Alhamdulillah, ini program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita tahu, anggaran kecamatan maupun desa tidak mampu untuk menangani semua rumah tidak layak huni. Jadi, bantuan ini sangat berarti,” ujarnya.
Mumu juga mengapresiasi peran aktif para kepala desa dan Forum RTLH Kecamatan Cikupa yang terus mendorong realisasi bantuan di lapangan.
“Khususnya di Desa Budi Mulia, dan Desa Bitung Jaya, peran kepala desa sangat besar. Kami harap ke depan program ini bisa menjangkau desa-desa lain karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Ditambahkan, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang, Ir.H.Bambang Saptho Nurtjahja M.M., M.T mengatakan, Dinas perumahan, permukiman serta pemakaman Kabupaten Tangerang pastikan Tahun Anggaran 2025 ini terdapat 1.197 unit rumah tidak layak huni yang direnovasi. Pagu anggaran bedah rumah per unit Rp 35 juta.
“Adapun standar yang diberikan fasilitasi renovasi satu rumah ukuran 6X6 meter atau seluas 36 meter. Kedua adalah kondisi rumah tersebut seperti faktor kesehatan kurang, pencahayaan, sanitasi dan lain sebagainya.
Ada beberapa faktor, bukan rumahnya saja. Tidak layak huni, tidak memiliki mck, dan alas hak kepemilikan tanah yang jelas seperti memiliki sertifikat tanah, Girik Tanah, atau AJB atas nama pemilik pribadi,” ungkapnya.
Dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten tangerang tidak dapat fasilitasi bedah rumah yang alas haknya sedang bersengketa dan atau berada di bantaran aliran kali atau sungai. Milik pengairan ataupun balai, Tim pelaksana di lapangan lalu menghimpun database warga mana saja yang diusulkan dapat bantuan bedah rumah.
Setelah data terkumpul replikasi siapa saja yang menjadi skala prioritas. Verivikasi data dengan terjun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi rumah yang diusulkan. Dan selanjutnya akan dibedah rumahnya, agar layak huni.
“Skala prioritas satu ini tentunya yang lebih awal diakomodir. terkadang ada masyarakat yang tidak sabar agar usulan didahulukan tim pelaksana teknis program bedah rumah. Dan perlu kami sosialisasikan terkait skala prioritas ini supaya masyarakat paham bukan tidak ditangani tapi ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh, dan harus sesuai kriteria yang ditentukan,” tutupnya.
