Penabanten.com – Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) pada jenjang sarjana dan diploma akan dikurangi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat ini sedang mengkaji berapa jumlah maksimal SKS pada setiap jenjang tersebut. Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir menyatakan, pengurangan SKS merupakan satu dari beragam cara untuk meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi.
Menurut dia, jumlah 144 SKS pada jenjang sarjana dan 120 SKS untuk diploma terlalu banyak. Selain memberatkan mahasiswa, hal tersebut juga membebani jam mengajar dosen. Dosen kerap keteteran dalam membagi waktu untuk menjalankan fungsi pendidik dan peneliti. Kendati demikian, Nasir belum memastikan pengurangan SKS tersebut akan mulai diterapkan kapan.
“Saya kira 120 SKS untuk sarjana dan 90 SKS untuk jenjang diploma itu sudah cukup. Di negara-negara maju seperti Inggris, jumlahnya sekitar segitu. Nah, kami sekarang sedang mengkaji, apa mungkin bisa mencontoh Inggris dan diterapkan di perguruan tinggi kita,” kata Nasir dalam Seminar Nasional Kinerja 4 Tahun Kemenristekdikti di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat 30 November 2018.
Ia menuturkan, semua pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenristekdikti sudah diminta melakukan pengkajian secara mendalam. Menurut dia, wacana pengurangan SKS ini akan disampaikan dalam forum resmi di sejumlah perguruan tinggi. “Nanti saya juga akan meninta pendapat para rektor dan akademisi lain di perguruan tinggi. Yang jelas, untuk meningkatkan competitivness, harus ada yang berubah, termasuk evaluasi beban mengajar dosen dan jumlah SKS ini,” kata mantan rektor terpilih Undip ini.
Ia menjelaskan, dengan mengurangi jumlaj SKS, biaya perkuliahan akan turun dan mahasiswa lebih fokus pada bidang keilmuan tertentu. Jumlah dosen dalam setiap program studi pun bisa dikurangi. “SKS terlalu banyak (mahasiswa) belajarnya jadi tidak fokus. Untuk membuka prodi baru juga nanti tak harus minimal 6 dosen, bisa jadi 5 dosen karena beban jam mengajar juga berkurang,” ujarnya.
Agar tak diberlakukan serentak
Dosen Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Sandi Jaya Saputra menilai, pengurangan SKS akan berjalan optimal dan berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan tinggi nasional. Dengan catatan, infrastruktur di semua kampus sudah merata. Menurut dia, pengurangan SKS membuat dosen banyak memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan penelitian.
“Tapi problemnya adalah kebijakan ini kan mengadopsi kuliah di luar negeri, contoh Inggris. Kalau di negara maju, semua infrastruktur penunjang pendidikan sudah memadai dan sistem seleksi masuk perguruan tinggi sesuai standar. Di Indonesia, kualitas mahasiswa yang masuk melalui SBMPTN sudah teruji bagus. Tapi yang jalur lain masih belum. Kondisi ini akan jadi kendala,” ujar Sandi
Sandi menilai, pengurangan SKS lebih baik tidak dilakukan serentak di semua kampus. Harus ada kampus percontohan yang mulai menerapkan lebih dulu. Kampus tersebut dipilih dari 10 besar atau yang sudah memiliki infrastruktur lengkap. “Karena banyak kampus kecil yang belum punya lab, padahal kalau SKS dikurangi, seperti di Inggris aktivitas mahasiswa di sana diarahkan untuk banyak praktik di lab,” ujarnya.
Ia menegaskan, wacana pengurangan SKS dan berdampak pada jam mengajar dosen pantas dicoba. Pasalnya, untuk meningkatkan daya saing sarjana, harus dilakukan dengan perubahan-perubahan yang mendasar seperi beban kerja dosen dan mahasiswa. “Saya pribadi happy, ya, karena akan memiliki banyak waktu untuk melakukan penelitian,” ucapnya.***
