Pemanfaatan Limbah Disoalkan, Oknum Direktur BUmdes Cahaya Buana Paku Banten Desa Sukatani Diadukan ke Dinas Terkait

0
249

Penabanten.com, Serang – Diberitakan sebelumnya terkait dugaan pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup oleh BUmdes Cahaya Buana Paku Banten Desa Sukatani media penabanten.com mengkonfirmasi beberapa dinas terkait.

Selain dinilai melanggar hukum Direktur BUMDES Cahaya Buana Paku Banten juga dinilai menyalahi aturan dimana BUMDES tersebut bisa mengeluarkan surat tugas pengangkutan pengelola limbah B3 yang semestinya surat tersebut dikeluarkan oleh instansi dinas terkait

Terkait hal tersebut media penabanten.com, melayangkan surat audensi ke Pj Guenur Banten, bupati serang dan instansi terkait lainnya, surat tersebut mengadukan dugaan pelanggaran  tindak pidana lingkungan hidup yang di lakukan oknum direktur bumdes Deni yang mengeluarkan surat tugas pengangkutan pengelola  dari PT Universal ECO PASIFIC yang diduga limbah B3  salah satu nya  sukranai warga kp kutuk  yang diduga menjual belikan limbah terebut  ke Ependi pengusaha dari luar desa Sukatani kp waruh doyong desa jayanti kecamatan jayanti kabupaten Tangerang  yang diduga  keras tidak memiliki izin limbah  B3 jelas sudah menyalahi aturan dan perundang undang negara republik Indonesia

Sebelum tim investigasi media penabanten.com memenuhi undangan dan mendatangi BLHK Kabupaten Serang, adapun ending nya hasilnya BLHK  tidak membenarkan bahwa BUMDES bisa mengeluarkan surat perintah pengangkut limbah, izin pengangkut limbah ada di pusat

Dinas lingkungan hidup  kabupaten serang  merespon baik adanya surat konfirmasi  tersebut H prauri SH .s.sos .m.si kepala dinas lingkungan hidup  menjelaskan terkait pengelola limbah B3 harus memiliki izin dan  untuk pengelolaan limbah B3 harus sesuai aturan dan per undang undang  saat ditanya wartawan soal surat yang di keluarkan oknum direktur  bumdes cahaya buana paku Banten  apakah itu surat tersebut sudah sesuai dengan aturan dan perundang undangan bumdes yang mengeluarkan surat pengangkutan limbah B3 ke sukrani  H prauri SH .s s.sos .m.si kepala dinas lingkungan hidup menjawab  itu sudah menyalahi aturan dan perundang undangan yang berlaku itu suatu pelanggaran hukum  dinas lingkungan hidup   akan menindak tegas dan  menindaklanjuti hal tersebut dan  pengaduan tersebut dinas lingkungan hidup H prauri ada juga  media  selain media  penabanten ada  pengaduan dari  lembaga dan media lainya  terkait  pemberitaan yang sudah tayang   terkait adanya  dugaan pelanggaran  oknum  bumdes cahaya buana paku banten  desa Sukatani terkait surat yang di buat untuk  pengangkutan pengelola limbah B3  DLH  akan seger memanggil oknum direktur bumdes Deni dan yang terlibat dalam pengelolan limbah tersebut dan  pengangkutan limbah tersebut sudah menyalahi aturan”  ungkapnya

di tempat yang berbeda   lembaga LPKSM SEMAR laporkan ke dinas lingkungan hidup provinsi Banten  dan intasi terkait yang membidangi hal ini  saat di konfirmasi ABDUL ROHMAN / Oman  ketua LPKSM SEMAR mengkatakan ke awak media terkait dugaan pelanggaran tidak pidana lingkungan hidup  yang di lakukan oknum direktur bumdes Deni yang diduga menjual belikan limbah B3 yang tidak sesuai aturan dan undang undang negara republik Indonesia nor 32  tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  sesuai pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin  sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4 ) di pidana dengan pidana penjarah paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 3 ( tiga ) tahun dan denda paling paling sedikit Rp 1000.000.000.( satu miliar rupiah ) dan paling banyak Rp 3000.000.000.( tiga miliar Rupiah”

masih Oman  menjelaskan ke wartawan oknum  direktur bumdes Deni diduga melanggar pasal 1009 UUPPLH Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa izin  lingkungan sebagaimana di maksud  dalam pasal 36 ayat ( 1 ) dipidana dengan pidana penjarah paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 3 ( tiga ) tahun dan denda paling sedikit 1000.000.000.( satu miliar rupiah )  dan paling  denda paling banyak Rp 300.000.000.( tiga milar rupiah )

Oman juga mengatakan  di pasal 36 ayat 1 Setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL _UPL jelas oknum direktur bumdes Deni membuat surat tugas untuk  sukrani  yang diduga tidak memiliki  izin limbah B3 dan Ependi pengusaha  dari kp waruh doyong desa jayanti kec jayanti kabupaten Tangerang
yang diduga keras tidak memiliki izin pengangkutan limbah B3, zin pengelola limbah B3 ingin pemanpaatan limbah B3 
jelas itu sudah melanggar aturan dan undang undang oknum direktur bumbes Deni dan sukrani pengusaha dari jayanti Ependi sudah menyalahi aturan dan undang udang negara republik Indonesia  harus di tindak tegas sesuai aturan dan perundang undangan ” ungkap Oman

Oman menjelaskan  ini pada tgl 26 Januari LPKSM SEMAR dari intasi terkait  kebupaten serang terkait laporan pengaduan ke  Kepala dinas lingkungan hidup  H paruri SH .s .s os .M Si menjelaskan untuk laporan pengaduan tersebut dan kamai akan menindak lanjuti pengaduan tersebut dan akan memanggil   bumdes Cahaya buana paku Banten yang  mengeluarkan surat tugas untuk pengangkutan dan  pengelolaan  limbah B3 dari PT UNIVERSAL ECO PASIFIC  tersebut  itu sudah menyalahi aturan dan perundang undang dan DLH akan menindak tegas ke oknum bumdes buana paku Banten Deni dan sukrani  pengusaha dari luar desa Sukatani desa  jayanti Ependi yang menjual belikan limbah yang diduga  terkontaminasi B3 “ungkapnya

berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor  22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

sesuai pasal 301 untuk mendapat persetujuan Teknis pengelolan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pasal 300 ayat ( 2) pengumpulan limbah B3 memajukan permohonan secara tertulis pasal 302 Mentri gubenur atau bupati / wali kota setelah menerima permohonan persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 301 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi pemohon paling lama 2 ( dua)  hari kerja sejak pemohon diterima setelah permohonan dinyatakan lengkap Mentri gubenur atau Bupati /wali kota melakukan verifikasi paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja

sudah  jelas oknum direktur  bumdes Cahaya buana paku Banten sudah melanggar aturan dan perundang undangan APH dan instansi terkait yang membidangi hal ini harus menindak  tegas  segala bentuk pelanggaran yang di lakukan oknum direktur bumdes DENI yang  menjual belikan limbah tersebut yang diduga terkontaminasi b3 usut tuntas yang menerima surat tugas dari bumdes sukrani dan tindak tegas Ependi pengusaha dari luar desa Sukatani di Kp waduh doyong desa jayanti  kec jayanti kabupaten Tangerang  sesuai aturan  yang belaku diduga  telah melanggar undang undang negara republik Indonesia  Ependi yang  tidak memiliki
izin pengelola limbah b3
izin pemanfaatan limbah B3

pada tgl 4 januari 2024 saat di konfirmasi terkait ada nya surat tugas pengangkutan limbah yang di jual belikan dari 30 juta samapi ratusan juta  Deni mengatakan itu kebijakan dari pengusaha untuk surat tugas PT kino Indonesia 30 juta surat tugas pengakuan limbah atas nama SAIN kp Combrang RT / RW / 006/ 002 desa Sukatani “ungkapnya

pada hari Jumat tgl 2 Febuari 2024 wartawan penabanten  mendapatkan informasi oknum bumdes Deni di panggil PMMD terkait adanya pengaduan dari lembaga dan surat konfirmasi  dari media terkait bumdes desa Sukatani

informasi sumber penabanten  pada tgl 7 Febuari 2024 inspektorat memanggil camat Cikande dan Pj H Rahmatullah  kabarnya Camat  Cikande  tidak hadir di wakili  Epul terkait pembentukan  bumdes yang lama dengan yang
Bumdes sekarang  ada apa bumdes cahaya buana paku Banten Dengan ke pengurusan bumdes yang lama dengan bumdes yang sekarang  kayaknya permasalahan di  bumdes desa Sukatani membuat masyarakat desa Sukatani

masyarakat desa sukatani sudah tidak percaya  ke oknum direktur bumdes Deni yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok nya  masyarakat  meminta oknum bumdes harus mengundurkan diri dari bumdes dikarenakan  tidak ada dampak positifnya  bagi masyarakat desa sukatani tidak  adanya keterbukaan masyarakat dan tidak  transparan  ke  masyarakat untuk pendapatan bumdes berapa dan buat apa dana yang selama ini di dapat dari mana dan untuk apa masyarakat desa Sukatani menanyakan hal terebut kalau oknum direktur bumdes tidak mengundurkan di dari  bumdes kabarnya  masyarakat desa Sukatani akan mengelar aksi demontrasi ke kantor desa Sukatani 



Dewan Redaksi/ Penabanten

Tinggalkan Balasan