Penabanten.com, Serang – Forum Masyarakat Serang Bersatu (FORMASAT) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan pengadaan website desa di Kabupaten Serang. Dugaan ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang diduga melakukan kongkalikong dengan PT WSM melalui surat resmi.

Dalam laporan yang diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada 17 Maret 2025, FORMASAT menyebutkan bahwa kegiatan pengadaan ini diduga telah menyebabkan kebocoran anggaran hingga Puluhan miliar.

Mirisnya, Kepala desa dipaksa melalui surat tersebut agar menggunakan jasa PT WSM dengan biaya yang dinilai tidak wajar, mencapai Rp 97 juta per desa.

Terkait hal itu, FORMASAT melaporkan tiga nama yang diduga terlibat dalam kasus ini, yakni berinisial (R), (H), serta (M), Direktur PT WSM yang diduga menerima gratifikasi dari kegiatan pengadaan website ini.

Mewakili FORMASAT, Tati mengungkapkan bahwa kegiatan pengadaan ini dimulai dengan surat DPMD Kabupaten Serang Nomor 005/190/DPMD/2023, tertanggal 10 Februari 2023, yang mewajibkan seluruh desa menggunakan jasa PT WSM. Surat ini diduga merupakan kelanjutan dari kebijakan (R) saat masih menjabat Kepala DPMD.

Perusahaan ini juga disebut tidak memiliki server sendiri dan hanya menyewa dari pihak ketiga. Lebih parahnya, seluruh website desa terindikasi menggunakan IP Address yang sama, sehingga keamanan data desa sangat rentan.

Selain itu, kata Tati, fitur dalam website desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk layanan administrasi yang seharusnya mempermudah masyarakat. Anehnya, setelah kasus ini ramai diberitakan media, pihak PT WSM mulai melakukan perbaikan, yang semakin menguatkan indikasi adanya penyimpangan.

FORMASAT menduga bahwa proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengandung unsur gratifikasi. Beberapa indikasi yang ditemukan antara lain adanya arahan bagi desa untuk menggunakan jasa PT WSM, serta skema pembayaran dua tahap yang memaksa desa melunasi biaya sebelum dapat mengakses layanan website.

Selain itu, kata Tati, proyek ini terkesan sebagai bentuk pemborosan anggaran, mengingat biaya pembuatan website jauh melebihi harga pasar. Lebih lanjut, tidak adanya transparansi dalam perencanaan proyek ini di Musrenbangdes dan RKPDes semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan.

Atas dasar temuan ini, “Kami (Red-FORMASAT) meminta KPK untuk segera melakukan audit dan investigasi terhadap proyek tersebut,” tegas Tati.

FORMASAT berharap agar kasus ini segera ditindaklanjuti demi menjaga transparansi dan keadilan dalam penggunaan anggaran daerah.

Penabanten.com, Pandeglang – Tragedi Asmara Sedap Oknum Sekdes Selingkuhi Dengan Oknum Guru honorer SDN Turus 5 Wanita Yang sudah Bersuami.


Berawal dari bisnis/usaha mesin air isi ulang, berujung hubungan asmara menuju kalimat ayah dan ayang sehingga masyarakat kampung Babakan bandung, Desa Babakan Keusik Kecamatan, Patia Kabupaten Pandeglang. Banten Minggu 16/03/2025.

Oknum Sekdes Desa Simpang Tiga Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang- Banten diduga telah melakukan perselingkuhan dengan seorang oknum Guru honorer SDN Turus 5 yang sudah bersuami inisial  Kmah (32)

Tragedi Asmara Sedap Oknum Sekdes Simpangtiga Selingkuhi Dengan seorang tenaga pengajar SDN Turus 5 Wanita Yang Bersuami.

Terungkap dari informasi masyarakat yang sudah cukup lama istri Deni yang juga merupakan guru tenaga pengajar di salah satu SDN Turus 5 kecamatan patia, yang awalnya juga sudah ramai diperbincangkan di masyarakat yang diduga ada hubungan asmara terlarang, selama kurang lebih 5 bulan pisah ranjang gegara tergoda oleh oknum Sekdes Simpang tiga yang melakukan hubungan terlarang, kini akhirnya terungkap jelas bukan hanya hubungan asmara biasa namun belum lama ini oknum Sekdes dan oknum guru honorer sudah melangsungkan pernikahan di kediaman Deni suami sah (KMSH)

Menurut Deni informasi istrinya menikah dengan oknum Sekdes  Simpangtiga dilaksanakan pada malam Selasa lalu bertepatan sehabis sholat isya dan tarawih, informasi tersebut didapat dari kawan dekatnya Deni, masyarakat kampung Babakan bandung, Desa BabakanKeusik, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, provinsi Banten.

” Awalnya saya hanya menduga-duga istri saya cuma  selingkuh biasa, saya berusaha sabar dan bertahan bertahan, karena jujur saya masih berharap istri saya bisa berubah dan kembali sama saya, harapkan saya bisa berkumpul sama anak-anak dan istri seperti biasanya dulu sebelum diganggu orang lain, namun harapan saya hancur lebur ketika mendengar istri saya menikah dengan selingkuhannya. Di benakku ini, bingung campur kesal dan sangat   kecewa kenapa istri saya bisa menikah sedangkan saya belum Bercerai ” Ucap Deni  lirih.

Tragedi Asmara Sedap Oknum Sekdes Selingkuhi Dengan Oknum Guru honorer SDN Turus 5 Wanita Yang Bersuami.

Pernikahan pun terjadi dan di akui langsung keduanya.
Berawal dari join/kerjasama usaha mesin air isi ulang, namun berkelanjutan menjalin asmara.Onum Sekdes Simpangtiga yang juga mempunyai istri dan anak, berlangsung  selingkuh sama-sama saling suka dan menjalin asmara terlarang sehingga menuju ke pelaminan kelabu pernikahan siri pun Terjadi. Aku keduanya, nada santai seolah tak bersalah.

Awak media langsung menyambangi Rumah atau kediaman Deni sendiri di kampung Babakan bandung, Desa Babakan Keusik Kecamatan Patia, sekira pukul 20-30. WIB malam ini untuk membuktikan kebenaran Deni bahwa menurutnya istri sahnya sudah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang dikenalnya. Pikirannya  berkecamuk antara percaya dan tidak percaya hal tersebut biasa terjadi .
Sesaat ketika pintu rumah Deni di ketuk dibarengi ucapan salam, kemudian tidak lama   pintu rumah terbuka, terlihat jelas keluar seorang laki-laki yang tidak asing baginya berbadan kurus, ternyata tidak lain sesuai dengan informasi dan dugaannya selama lima bulan yang lalu berselingkuh ternyata benar laki-laki ini adalah seorang oknum Sekertaris Desa Simpang tiga berinisial (Nd Rdna).

Ketika dimintai keterangan awak media, keberadaan oknum Sekdes yang berada di rumah Deni berduaan dengan istri orang lain dirinya menjawab dengan santai dan mengakui bahwa sekarang sebagai suami (KMSH) yang baru.

” Saya sudah menikah dan yang menjadi wali nikah pun langsung orang tua istri saya di hadapan penghulu desa dan di juga disaksikan RT, RW, linmas dan kepala dusun (Kadus) desa Babakan Keusik Kecamatan Patia, menurut saya ini sudah sah secara agama dan tidak ada salahnya, karena banyak wanita yang di cerai tanpa surat bisa menikah lagi tanpa harus ada surat pernyataan surat cerai, jadi menurut saya tidak ada masalah,kalaupun ini mau di masalahkan ya silahkan saya ikuti ” jawabnya sambil tersenyum.

Menanggapi hal ini salah satu Aktivis yang tergabung di Gabungan Aktivis, Ormas Media Online Pandeglang Selatan (GAOMOPS) yang juga menyaksikan perdebatan malam ini antara Deni istri sah dari (KMSH) dengan Oknum Sekdes  yang sekarang mengaku suami barunya.

” Benar-benar Tragedi Asmara Sedap Oknum Sekdes selingkuhi dengan wanita yang bersuami, alangkah mirisnya seorang publik figur yang tidak memberi Contoh Suri tauladan khusus terhadap warganya umumnya pada semua warga kecamatan Patia ” ungkapnya.

Masih kata  Aktivis yang tergabung dalam (Gaomops) sangat ironis dan menyenangkan tercorengnya Desa oleh prilaku oknum Sekdes Simpangtiga yang tidak beradab juga sudah merusak rumah tangga yang merupakan tetangganya sendiri, juga telah melakukan perbuatan terlarang menurut Agama dan Negara.

Kami berharap kepada Aparat penegak hukum (APH) segera tindak tegas sesuai aturan dan perundang-undangan.
Hal ini patut diduga, istri atau suami yang melakukan perselingkuhan. Salah satu yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian. melanggar Pasal 284 Ayat (1) KUHP dengan Ancaman Pidana selama 9 bulan.
Juga terdapat pada KUHP terbaru Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwa Pelaku perselingkuhan bisa dikenal Pidana Penjara hingga 1 Tahun atau denda hingga Rp.10.juta.
Bukan hanya itu saja perbuatan atau pernikahan siri juga perlu  menjadi perhatian bagi masyarakat, karena berdasarkan KUHP terbaru yang disahkan sisalam pasal 403 bahwa setiap orang yang melangsungkan pernikahan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah.maka bisa dipidana Penjara paling lama 6 tajum atau pidana denda.Oleh sebab itu hindari pernikahan siri, ikuti aturan terkait pernikahan. Sepengetahuan saya cuma hal ini sebaiknya kita serahkan dan percayakan kepada pihak yang Berwenang. Dan Saya akan mengawal laporannya ” Imbuh Roni Darma. SH.

Sementara pihak Penghulu, wali nikah dan saksi-saksi pernikahan belum dimintai keterangan.

(Imron)

Penabanten.com, Kota Tangerang —DPRD Kota Tangerang kembali menggelar rapat paripurna lanjutan terkait pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kamis (13/3/2025) pagi. Agenda rapat ialah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penjelasan Wali kota Tangerang yang telah digelar sehari sebelumnya.

Secara umum seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Tangerang menyetujui pembahasan raperda untuk dilanjutkan menjadi perda. Namun begitu, sejumlah catatan maupun pertanyaan disampaikan oleh para wakil rakyat tersebut.

Partai Golkar melalui juru bicaranya Samsuni menjadi garda terdepan sebagai fraksi yang menyetujui  pembahasan perubahan ini. ” Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa raperda ini harus diarahkan agar betul-betul meningkatkan pendapatan daerah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dan mendukung keberlangsungan kegiatan pembangunan di Kota Tangerang dan juga menjadi terobosan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah Kota Tangerang untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat dan mandiri dan tangguh,” ucapnya.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Sumarti menilai, kebijakan pajak dan retribusi daerah  merupakan bagian dari kebijakan publik yang diambil pemerintah daerah sebagai bagian dari kehendak rakyat dalam mencapai tujuan daerah. “Konsekuensi lanjut terhadap hal itu ialah bagaimana pemda dapat menyelenggarakan fungsi pajak, bugdeting dan regulator, pola perumusan kebijakan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah mengacu pada kebijakan daerah, yang kemudian memberi  dorongan kepada daerah untuk lebih optimal,” ujarnya. 

Sementara Fraksi PKS lewat juru bicaranya Ridwan Akbar menyampaikan bahwa pihaknya dapat memahami bahwa diundangkannya kembali pajak dan retribusi daerah dalam satu perda merupakan amanat No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). “Sehingga raperda yang kita bahas ini dapat dikatakan merupakan omnibus law bagi berbagai perda yang mengatur berbagai pajak dan aneka retribusi, setidaknya yang mengatur perda tentang pajak dan retribusi daerah sehingga akan ada perda yang dicabut dan dinyatakan tidak akan berlaku, mohon penjelasan,” jelasnya.

Selain itu, perubahan kebijakan hukum pajak dan retribusi daerah dalam UU HKPD diarahkan untuk  menambahkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga Pemkot diharapkan bisa menghitung penambahan potensi PAD setelah diberlakukannya UU HKPD dan perda. “Ini juga mohon penjelasan,” harapnya. Tak hanya itu, lantaran perda ini bertujuan untuk salah satunya menarik investasi di Kota Tangerang, maka pelayanan kepada wajib pajak di Kota Tangerang harus dilakukan secara prima dan memudahkan pelayanan pajak.  “Termasuk menyediakan pemilihan layanan pajak,” ujarnya.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra melalui Junadi menyampaikan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang seyogyanya perlu diharmonisasi dengan PP No 35/2023 dan disinkronkan dengan jenis pajak yang menjadi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami Fraksi Gerindra berpandangan bahwa yang paling utama adalah tujuan utama perubahan atas  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota  Tangerang yang dilayani oleh kita semua,” ucapnya.

Selain itu, Pemkot juga harus mampu memanfaatkan potensi yang ada di wilayah untuk menjadi sumber pendapatan daerah sebagai penaggungjawab sumber dana bagi pembangunan nasional di mana pemerintah  pusat memberi kewenangan bagi pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi. “Sebagai implikasinya  adalah daerah dituntut untuk membiayai sendiri kebutuhannya,” terangnya.

Diketahui konsekuensi atas lahirnya perda ini adalah adanya penambahan obyek jenis retribusi jasa usaha yaitu  penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, penjualan hasil produksi usaha pemerintah  daerah dan penyediaan tempat kegiatan usaha, yaitu berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha  lainnya, dan penyesuaian rincian objek retribusi terhadap objek retribusi dan jenis retribusi.

Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam menyampaikan, pihaknya bisa saja nanti menggandeng para  pemangku kepentingan (stakeholder) untuk diajak berdiskusi tentang adanya penambahan obyek pajak/retribusi baru  maupun penambahan nilai guna mengurangi terjadinya penolakan dari masyarakat, khususnya para  pengusaha.

“Kita bisa minta pertimbangan ke mereka kalau memang ada kenaikan, tapi yang jelas kita belum  menerima draftnya (raperda) sampai dengan penyampain penjelasan kemarin, khususnya yang berkaitan dengan  penambahan obyek pajak atau retribusi baru maupun penambahan nilai dari obyek yang sudah ada,”  jelasnya.