Penabanten.com, Pandeglang – Menyikapi adanya dugaan setoran proyek yang dipinta oleh sejumlah kelompok dengan mengatas namakan penguasa pandeglang yang kerap disebut sebagai “BAPAK GEDE”, Koalisi Masyarakat Peduli Pandeglang (KMPP) Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari LSM Cobra Banten, AMS, Pemuda Muhammadiah, Aksdai, PPM, Kedaulatan Rakyat, LKP2M, serta FAM Pandeglang, Selasa, (21/05/19), menggelar teknikal lapangan (Teklap). Rencananya, Rabu, (22/05/19), mereka akan mengepung Kantor Setda, kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan berakhir di Kejakasaan Negeri Pandeglang.
Ketua LSM Cobra Banten Dede Sulaeman mengatakan, teklap tersebut merupakan persiapan aksi unjuk rasa yang akan digelar esok hari.
“Hasil investigasi, ada dugaan ada sejumlah oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang yang terindikasi turut melakukan pengkondisian proyek lelang. Bahkan, turun tangan membagikan proyek kesejumlah pengusaha yang siap membayar fee,” jelasnya.
“Diduga, ada pemerasan berdalih setoran proyek yang dipinta oleh sejumlah kelompok dengan mengatas namakan orang terdekat penguasa pandeglang yang selalu disebut sebagai BAPAK GEDE,” tambahnya.
Baca Juga : Ganggu Kenyamanan Warga, Para Pembalap Liar Digelandang ke Kantor Polisi
Lebih lanjut Dede mengatakan, proses pembangunan di Kabupaten Pandeglang, seharusnya berdasarkan kepentingan untuk kemajuan rakyat dan memberdayakan para pengusaha lokal, namun hal ini tidak dilakukan. Malahan, terkesan dan terindikasi hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok yang diduga keras merupakan orang terdekat Bupati Pandeglang.
“Selain paket lelang, kami juga menemukan dugaan beberapa indikasi pengkondisian proyek Penujukan Langsung (PL) disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satunya di Dinas Perkim, Dinkes dan Dindikbud yang diduga dikuasai sejumlah kelompok termasuk oknum anggota DPRD Pandeglang,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Muhammadiah Kabupaten Pandeglang, Ilma Fatwa, meminta penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan memeriksa sejumlah orang yang diduga menjadi mafia proyek. Dikarenakan, pihaknya ingin bahwa di Pandeglang terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Selain itu, adanya dugaan unsur permainan pemenang tender, yang modus operandinya adalah proyek yang akan dilelang sudah ditunggu pemenangnya, yang diduga kuat dikondisikan untuk seseorang yang sudah disiapkan menjadi pemenang proyek.
“Ini adalah suatu kegagalan kinerja Bupati Pandeglang, yang tidak serius dalam membinan serta memberdayakan pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Pandeglang,” jelasnya.
“Dan saya akan terus mengawal persoalan ini sampai keranah hukum, agar tidak ada lagi mafia proyek di Pandeglang,” pungkasnya. (M4n).
