penabanten.com, Lebak – Menanggapi pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2019, oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mapolres Lebak. M. Yusuf selaku Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten menyebutkan, jika dirinya belum dapat memberikan keterangan pada media seputar pemeriksaan BOS Afirmasi, lantaran dirinya belum diberikan tembusan terkait hal tersebut.
.
“Maaf pak, Saya belum bisa memberikan komentar, karena Saya belum mendapat tembusan terkait adanya pemeriksaan BOS Afirmasi tersebut,” katanya, Senin (5/10/2020) melalui pesan WhatsApp.
Saat ditanya, terkait indikasi-indikasi penyimpangan dalam pengadaan BOS Afirmasi dan kinerja, yang mana sudahkah dirinya meminta klarifikasi ke pihak KCD Disdikbud Provinsi Banten Wilayah Lebak. Yusuf sempat menjawab, namun tidak lama berselang, seluruh pesan WhatsAppnya dihapus.
Sementara, Ikhsan seorang pengusaha BOS afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019, juga lebih memilih diam tanpa jawab.
Sebelumnya, menyikapi hal tersebut, Ayi M Ikhsan, Bidang Investigasi Benteng Asfirasi Rakyat (BARA) Provinsi Banten, meminta agar pemeriksaan BOS Afirmasi di Mapolres Lebak ditangani secara serius dan tuntas. Karena, pasca upaya klarifikasi terhadap Kepala SMKN 1 Cikulur dan sejumlah kepala sekolah terkait lainnya pada September kemarin, maka diharapkan penyidik, dapat melanjutkan tahapan pemeriksaaannya pada pihak lainnya yang berkaitan dengan BOS Afirmasi dan kinerja tersebut.
“Kami meminta pemeriksaan BOS Afirmasi SMA dan SMK di Lebak, diharapkan dapat dilakukan secara serius dan tuntas, September kemarin penyidik masih dalam tahap meminta klarifikasi dari Kepala Sekolah SMKN 1 Cikulur dan Kepsek terkait lainnya. Artinya, semua data dan keterangan soal BOS Afirmasi tahun lalu sudah ditangan penyidik. Nah, Oktober ini Kami berharap, agar tahapan pemeriksaannya berlanjut pada pihak terkait lainnya,” ujarnya. (Yans)
